SERTIFIKAT ELEKTRONIK, CARA BARU UNTUK EFISIENSI DAN KEAMANAN PENGURUSAN DOKUMEN

Sleman – Tuntutan serba cepat pada zaman kemajuan teknologi saat ini, mengharuskan kita untuk harus beradaptasi untuk menghadapinya. Segala urusan diharapkan selesai dengan cepat dan efisien. Termasuk salah satunya pengurusan dokumen, dimana sebuah dokumen harus dapat selesai dan disahkan dengan cepat untuk mengefesiensikan waktu.

Yang menjadi permasalahan adalah, ketika sebuah dokumen membutuhkan sebuah tanda tangan untuk disahkan oleh seorang atasan, kadang-kadang atasan tersebut tidak ada di tempat, atau sedang berada di luar kota. Hal ini tentu menjadi permasalahan sendiri dalam hal pengesahan dokumen tersebut. Untuk itulah, saat ini berkembang sebuah solusi yaitu sertifikat elektronik.

Zaenal Suhardono dari Balai Sertifikat Elektronik Jakarta menjelaskan bahwa sertifikat elektronik itu merupakan identitas resmi digital kita. “Jadi sertifikat elektronik ini bisa dianalogikan sebagai identitas digital atau tanda tangan digital kita. Dengan sertifikat elektronik itu kita dapat mengefisiensikan waktu untuk pengesahan dokumen misalnya,” tutur Zaenal Suhardono ketika menjadi pembicara dalam acara Workshop Pemanfaatan Sertifikat Elektronik/Digital untuk Keamanan Dokumen, Senin (18/11/2019).

Selain itu, menurut Zaenal kita tidak harus takut terhadap keamanan yang ditawarkan oleh Sertifikat Elektronik. Menurutnya, sertifikat elektronik telah terjaga keamanannya dan sangat mudah untuk diverifikasi. Selain itu, sertifikat elektronik memudahkan untuk menjaga orisinalitas sebuah dokumen yang telah disahkan.

“Misalnya ada sebuah dokumen negara yang udah disahkan dengan tanda tangan basah biasa, terus diupload menjadi digital, dokumen tersebut akan sangat mudah untuk diubah kontennya. Kita susah untuk mengecek keabsahannya. Beda jika ditanda tangani secara digital, itu kita bisa dengan mudah mengecek orisinalitasnya menggunakan aplikasi,” jelas Zaenal mengenai keamanan sertifikat elektornik.

Penggunaan sertifikat elektronik ini, tambah Zaenal juga merupakan salah satu langkah untuk menerapkan konsep paperless office. Karena, dengan penggunaan sertifikat elektronik, bentuk dokumen yang dihasilkan berupa dokumen digital yang terjaga keasliannya. Sehingga, tidak membutuhkan dokumen cetak lagi. Ini akan menghemat penggunaan kertas dan otomatis akan menghemat pemakaian ruang penyimpanan dokumen. Hal ini juga memungkinkan untuk meminimalisir kerusakan dokumen, karena dokumen yang dihasilkan dari penggunaan sertifikat elektronik ini mayoritas bersifat digital.

“Dengan bentuk digital, tentunya dokumen itu akan terjaga, akan susah rusak. Dan juga, dengan paperless office ini kita akan menghemat penggunaan kertas. Dengan begitu, kita akan menjaga kelestarian lingkungan juga. Jatuhnya, kita juga mendukung gerakan go green,” tutup Zaenal.(Rep Faridz)

Sumber : https://kominfo.slemankab.go.id/sertifikat-elektronik-cara-baru-untuk-efisiensi-dan-keamanan-pengurusan-dokumen/

Diseminasi Zona Integritas BSrE bersama Inspektorat BSSN

Jumat (11/09/2020), dalam rangka melaksanakan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Zona Integritas yang dilaksanakan secara virtual. Kegiatan ini diberi nama “DISINFEKTAN BSrE” yang merupakan akronim dari “Diseminasi Zona Integritas Secara Fun dan Seru untuk Internal BSrE.” Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Proteksi, narasumber dari Inspektorat BSSN, pejabat struktural dan seluruh pegawai BSrE, serta mahasiswa Politeknik Siber dan Sandi Negara yang mengikuti kegiatan PKL di BSrE.

Kegiatan DISINFEKTAN BSrE diawali dengan sambutan oleh Rinaldy selaku Kepala BSrE. Dalam sambutannya, ia menyampaikan beberapa hal terkait program yang telah dilakukan oleh BSrE untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam rangka persiapan menuju penilaian Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kemudian, sambutan berikutnya dari Akhmad Toha selaku perwakilan Deputi Bidang Proteksi BSSN. “BSrE selaku unit percontohan BSSN dalam kegiatan penilaian Zona Integritas ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memaksimalkan layanan dan meningkatkan citra publik pada BSSN. Dengan nilai-nilai yang telah dicanangkan diharapkan BSrE mampu menjadi layanan terdepan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik,” pungkas Akhmad Toha.

Acara inti pada kegiatan DISINFEKTAN BSrE ini yaitu paparan dari Imam Mahdi, selaku perwakilan Inspektorat BSSN yang menjadi narasumber pada kegiatan ini. Tema yang ia sampaikan yaitu “Menjaga Integritas Menuju Pelayanan Berkualitas.” Ia menjabarkan mengenai urgensi penegakkan integritas dan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh BSrE dalam membangun zona integritas, antara lain:

  1. Mematangkan komitmen pimpinan menuju Zona Integritas;
  2. Memberikan kemudahan pelayanan;
  3. Program yang menyentuh masyarakat (hadir di publik);
  4. Mengembangkan manajemen media yang sudah dimiliki; dan
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Imam Mahdi menyampaikan pula terkait hakekat pembangunan Zona Integritas yang memililiki beberapa proses. Proses-proses tersebut antara lain pencanangan, pembangunan, pengusulan, review Tim Penilai Nasional (TPN) dan penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

DISINFEKTAN BSrE diakhiri dengan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas secara virtual menggunakan produk tanda tangan digital BSrE oleh seluruh pegawai BSrE mulai level Kepala unit kerja hingga level pramubakti dan resepsionis. Kegiatan ini memanfaatkan layanan aplikasi SIPBOS yang dikembangkan BSrE. Kegiatan penandatanganan pakta integritas online ini menjadi yang pertama di Indonesia yang dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital menggantikan tanda tangan manual yang dilakukan secara paralel oleh pejabat struktural dan pegawai BSrE. Hal ini merupakan wujud nyata BSrE dalam menunjukkan kesiapannya sebagai unit percontohan di lingkungan BSSN untuk mendukung program reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas.

Sertifikat digital menjamin keamanan E-Goverment

Sindonews – Untuk menjamin keamanan E-Government, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) telah berhasil melakukan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan membuat otoritas sertifikat digital.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian menjawab tantangan dalam implementasi tata pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik (e-government). Implementasi ini sangat dibutuhkan aspek keamanan informasi dan dokumen yang disimpan.

“Sertifikat Digital memberikan layanan kerahasiaan, otentifikasi, integritas dan nir-penyangkalan dengan menggunakan infrastruktur Kunci Publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh pembelajaran terhadap penggunaan sertifikat digital,” ujar Kepala Lemsaneg Ddjoko Setiadi dalam acara acara sosialisasi Lemsaneg dan Bakohumas dengan tajuk Jaminan Keamanan Transaksi Elektronik Dengan Sertifikat Digital Dalam Mendukung E-Government? di Hotel Kartika Candra, Jakarta Selatan (11/12/2012).

Menurutnya, informasi dan dokumen elektronik yang dipertukarkan dalam proses e-government hakekatnya berisi informasi yang bersifat terbuka, namun perlu diberikan jaminan keamanan agar informasi tersebut tidak mudah dimanipulasi, dirusak, atau disalahgunakan oleh pihak lain sehingga diperlukan sertifikat digital.

“Saat ini kami telah membuat sistem untuk sertifikat digital untuk kebutuhan keamanan proses e-procurement yang dinamakan dengan otoritas Sertifikat Digital (OSD),” tukasnya.

Dia menyampaikan, bukan hanya pembuatan sertifikat digital, Lemsaneg juga membantu proses penggunaanya di setiap aplikasi sehingga membantu mewujudkan e-government yang terjamin.

“Lemsaneg siap membantu dalam proses pengamanan maupun penggunaan sertifikat digital di setiap aplikasi yang digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk mewujudkan e-governement yang terjamin keamanan datanya. Sebagai contoh penerapan sertifikat digital yaitu pada e-ktp, e-passport, e-tax, e-custom dan lainnya,” tutupnya

Sumber: Sindonews – 11 Desember 2012

Lemsaneg Luncurkan OSD Dukung Percepatan Implementasi e-Government

Jakarta – Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) secara resmi meluncurkan produk dan layanan berupa Otorisasi Sertifikasi Digitasl (OSD) dan Peralatan Sandi Karya Mandiri pada hari ini, Kamis (26/11) di Jakarta. Kepala Lemsaneg, Djoko Setiadi, mengatakan bahwa peluncuran tersebut dalam rangka mendukung percepatan implementasi e-government.

Menurutnya, Lemsaneg yang menjalankan amanah Presiden untuk melakukan pengamanan dan kerahasiaan atas informasi, Lemsaneg meluncurkan OSD. OSD merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menanda tangani, menerbitkan, dan memelihara sertifikat elektronik yang diperuntukkan bagi sistem elektronik pemerintahan.

OSD tersebut diperuntukkan untuk layanan universal di instansi pemerintah sebagai dukungan percepatan implementasi e-government yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dengan tetap mengedepankan aspek keamanan informasi sebagai salah satu aset strategis nasional.

Sementara itu peralatan sandi karya mandiri adalah peralatan sandi yang dikembangkan oleh Lemsaneg untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam mengamankan komunikasi dan informasi. “Tantangannya adalah setiap harinya ada 20 hingga 50 buah website pemerintah yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka butuh sertifikat elektronik, untuk menjaga integritas, otentifikasi dan anti sangkal,” ujar Djoko.

Dengan demikian, Lemsaneg juga meluncurkan sertifikat melalui penyelenggaraan Certificate Authority (CA) dengan nomenklatur Otoritas Sertifikat Digital serta peluncuran beberapa produk peralatan sandi karya mandiri Lemsaneg sebagai sarana pengamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Hal ini merupakan wujud Lemsaneg yang mendukung program e-government secara nasional, dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai leading sector. “Perlu komitmen kita bersama untuk mendukung sistem ini, untuk mendukung penyelenggaraan e-goverment,” ujar Djoko.

Sementara itu, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa di tengah berjalannya pemerintah dalam berbagai program dan dinamika ekonomi internasional, pemerintah harus bersikap responsif dan cepat beradaptasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk segera mewujudkan e-government. “Pemerintah memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk menjalankan sistem e-government sebagai peta jalan kita,” ujar Yuddy.

Namun demikian, implementasi e-government dikatakan Yuddy sudah mulai berjalan sekalipun belum terintegrasi secara nasional. “Tapi di beberapa institusi dan daerah sudah melakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi,” katanya.

Dalam hal payung hukum untuk melakukan percepatan implementasi tersebut, Menteri Yuddy mengatakan bahwa regulasi sedang disiapkan dan kerjasama juga telah dilakukan, seperti dengan Korea Selatan dan Singapura. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan sistem tersebut adalah untuk mengefisienkan penggunaan SDM dan SDM aparatur. “Tidak lagi menggunakan orang yang banyak, karena sudah di cover oleh teknologi , biaya juga tidak banyak kita keluarkan, karena dengan sistem bisa kita salurkan kesemuanya secara keseluruhan,” katanya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Lemsaneg tersebut juga diapresiasi oleh Yuddy, di mana menurutnya dengan sistem tersebut, upaya pemerintah untuk membangun public trust sesuai dengan Nawacita juga akan tersampaikan dengan baik melalui dua cara, yaitu melakukan perubahan di 8 area perubahan reformasi birokrasi, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik yang baik.

Menurutnya, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tidak akan menghasilkan good and clean government kalau tidak dikelola dan mengubah mindsetnya melalui tiga nilai revolusi mental, yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong, harus tertanam dalam mindset kita.”Tantangan ke depan yang harus kita hadapi adalah kompetisi antar negara dengan dimulainya masyarakat ekonomi Asean di tahun ini, serta kerja sama internasional menuntut kepada kita untuk memenangkan kompetisi tersebut tentunya dengan SDM yang baik,” ujarnya. (ris/HUMAS MENPANRB)

Sumber: www.menpan.go.id – 26 Nopember 2015

Lemsaneg Resmi Luncurkan OTORISASI SERTIFIKASI DIGITAL (OSD) dan Peralatan Sandi Karya Mandiri

Jakarta, (26/11/2015) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) resmi meluncurkan produk dan layanannya berupa Otorisasi Sertifikasi Digital (OSD) dan Peralatan Sandi Karya Mandiri di Auditorium dr. Roebiono Kertopati Lemsaneg.

Prosesi launching dilakukan langsung oleh Kepala Lemsaneg, Mayjen TNI Dr. Djoko Setiadi, M.Si. dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi , ME.

Sebagai perwujudan tekad lembaga sandi negara guna mendukung program e-government secara nasional, dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) sebagai leading sector, maka pada hari ini bersama Lemsaneg akan meluncurkan penyelenggaraan Certificate Authority (CA) dengan nomenklatur Otoritas Sertifikat Digital serta peluncuran beberapa produk peralatan sandi karya mandiri Lemsaneg sebagai sarana pengamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah.

Otoritas Sertifikat Digital (OSD) adalah sebuah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menandatangani, menerbitkan dan memelihara sertifikat elektronik yang diperuntukkan bagi sistem elektronik pemerintahan.

OSD yang diselenggarakan oleh Lemsaneg diperuntukkan untuk layanan universal di lingkungan instansi pemerintah sebagai dukungan untuk percepatan implementasi e-government yang berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dengan tetap mengedepankan aspek keamanan informasi sebagai salah satu aset strategis nasional.

Peralatan sandi (Palsan) karya mandiri adalah peralatan sandi yang dikembangkan oleh Lemsaneg untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam mengamankan komunikasi dan informasi.

Sumber: Lembaga Sandi Negara – 26 Nopember 2015

Kemenkominfo Luncurkan Sertifikat Digital Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan sertifikat digital (ROOT AC) Indonesia untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dalam transaksi elektronik.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Bambang Heru Tjahjono, kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa, mengatakan khusus untuk layanan publik wajib menggunakan sertifikat digital.

“Layanan publik yang menggunakan sertifikat digital ini untuk menunjukkan bahwa mereka terpercaya karena kunci dari suatu transaksi adalah kepercayaan,” katanya.

Menurut Bambang, penerbitan sertifikat digital atau elektronik ini harus dilakukan oleh penyelenggara sertifikat yang tersertifikasi juga, sehingga pihaknya juga akan melakukan membentuk suatu lembaga yang akan mengeluarkan sertifikat bagi penyelenggaranya.

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Layanan Keuangan Digital,” ujarnya.

Ia menuturkan PP ini mengatur mengenai soal penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan dan pengelolaan nama domain.

“Selama ini kita masih membeli sertifikat digital dari luar negeri. Dalam beberapa tahun ke depan kami akan membentuk penyelenggara sertifikat digital nasional,” katanya lagi.

Ia menambahkan peluncuran sertifikat digital juga dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat, pasalnya pada akhir 2015, diharapkan semua instansi pemerintah dan swasta sudah mulai menerapkannya.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, sertifikat digital merupakan sebuah file yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau entitas pada sebuah jaringan seperti di internet. Sertifikat digital juga aman, karena komunikasi antara dua perangkat menggunakan enkripsi data.

Sebuah analogi mengenai sertifikat digital yakni ketika ingin keluar negeri, dibutuhkan sebuah paspor untuk masuk ke dalam sebuah negara. Paspor merupakan sebuah alat untuk menetapkan identitas agar dapat memasuki suatu negara.

Sertifikat digital memberikan identifikasi yang sama pada dunia elektronik. Sertifikat dikeluarkan oleh Certificates Authority (CA).

CA memiliki peran yang hampir sama dengan kantor pelayanan paspor. Peran sebuah CA adalah untuk mengesahkan pemegang identitas sertifikat dan untuk masuk sehingga sertifikat tidak bisa dirusak.

Sekali CA menandai sebuah sertifikat, pemegang sertifikat bisa mengajukannya kepada orang-orang, laman, dan sumber daya jaringan untuk membuktikan identitasnya dan telah dienkripsi, sehingga komunikasi bersifat rahasia.

(SDP-74)