Proses Pembangunan Zona Integritas BSrE

Dalam rangka menjadikan BSrE sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilakukan rangkaian proses meliputi pencanangan Zona Integritas, pengusulan unit kerja pembangunan Zona Integritas, dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

  1. Pencanangan Zona Integritas

    Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilingkungan BSSN telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 (saat itu masih bernama Lembaga Sandi Negara) yang disaksikan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman RI.

    Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2020 dilaksanakan kembali kegiatan Penandatanganan Piagam Komitmen Pengusulan dan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala BSSN dan beberapa kepala unit kerja, termasuk Kepala Balai Sertifikasi Elektronik.

  2. Pengusulan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas

    Proses yang dilakukan setelah terlaksanakanya pencanangan pembangunan Zona Integritas pada suatu instansi pemerintah ialah pimpinan instansi tersebut menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Sehubungan dengan hal itu, Kepala BSSN telah menetapkan BSrE sebagai unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 43.3 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Kerja yang diusulkan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2020.

    BSrE sebagai satu-satunya unit kerja di lingkungan BSSN yang diusulkan sebagai WBK karena BSrE dianggap telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.

  3. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

    Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan dan penetapan usulan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Terdapat 2 komponen dalam konsep pembangunan zona integritas, di antaranya komponen pengungkit dan komponen hasil, yang divisualisasikan sebagai berikut:

    Hubungan Komponen dan Indikator Pembangun Komponen

    Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 area pada komponen pengungkit di antaranya: 1) manajemen perubahan; 2) penataan tata laksana; 3) penataan manajemen SDM; 4) penguatan pengawasan; 5) penguatan akuntabilitas kinerja; dan 6) peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut, sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

    1. Komponen Pengungkit

      Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan bobot penilaian sebagai berikut:

      No Komponen Pengungkit Bobot (60%)
      1 Manajemen Perubahan 5%
      2 Penataan Tata Laksana 5%
      3 Penataan Sistem Manajemen SDM 15%
      4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
      5 Penguatan Pengawasan 15%
      6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

      Penjelasan dari masing-masing komponen yang ada dalam komponen pengungkit, serta rincian kegiatan/aktivitas yang menjadi rencana aksi yang perlu dilakukan oleh BSrE sebagai unit kerja yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM adalah sebagai berikut:

      Terdapat 6 area yang menjadi sasaran pembangunan zona integritas BSrE, antara lain:

      1. Manajemen Perubahan

        Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas di BSrE.

        Pada area ini BSrE telah melaksanakan aktivitas sebagai berikut

        • Pencanangan dan penandatanganan piagam komitmen pengusulan dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
        • Pembentukan Tim kerja;
        • Pembuatan dokumen rencana pembangunan zona integritas;
        • Menjadikan pimpinan sebagai role model;
        • Pembentukan agen perubahan dan pelaksanaan rencana tindak perubahan;
        • Melakukan kegiatan PAPARAZI (Penyampaian Informasi Seputar Zona Integritas) untuk memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai BSrE tentang urgensi pembangunan zona integritas melalui media group messanger;
        • Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan seperti: olah raga bersama, melaksanakan kegiatan rapat internal bulanan secara online; dan
        • Penanda tanganan pakta integritas yang akan dilakukan pada hari ini oleh seluruh pegawai dengan menggunakan tanda tangan digital mulai level pimpinan hingga pegawai PPNPN yang bertugas sebagai resepsionis dan pramubakti;
        • Publikasi pembangunan Zona Integritas melalui website dan media sosial.
      2. Penataan Tatalaksana

        Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur di BSrE Menuju WBK/WBBM.

        Pada area ini BSrE telah melakukan upaya sebagai berikut:

        • Menyusun, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi SOP pada tiap bidang;
        • Menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan Sistem Monitoring Layanan Sertifikat Elektronik dan Sistem Informasi Persuratan Berbasis Elektronik atau eoffice yang dilengkapi fitur tanda tangan digital sehingga memberikan kemudahan, efisiensi dan transparansi dalam menjalankan operasional dan administrasi perkantoran; dan
        • Publikasi informasi yang tidak dikecualikan melalui media elektronik sebagai sarana keterbukaan informasi publik.
      3. Penataan Manajemen SDM

        Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di BSrE menuju WBK/WBBM.

        Pada area ini BSrE telah menjalankan aktivitas sebagai berikut:

        • Kegiatan analisis beban kerja untuk menilai kebutuhan sumber daya manusia yang proporsional di bsre;
        • Melakukan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapabilitas sdm dan pelatihan penunjang operasional layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti pelatihan excellence service and handling complain, Pelatihan Cyber security, CDCP, dan lain sebagainya;
        • Menyusun Standar Kinerja Pegawai BSrE dengan berbasis Indikator Kinerja Utama oleh seluruh pegawai dan pelaksanaan penilaian kinerja secara perodik.
      4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

        Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada area ini telah dilaksanakan aktivitas sebagai berikut:

        • Penyusunan rencana strategis BSrE dan penandatanganan perjanjian kinerja;
        • Penyampaian informasi capaian kinerja bulanan; serta
        • Menyusun laporan kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja selama 1 tahun anggaran.
      5. Penguatan Pengawasan

        Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di BSrE.

        Pada area ini telah dilaksanakan aktivitas sebagai berikut:

        • Melaksanakan program GALAKSI – Gerakan Lawan Gratifikasi yaitu membangun semangat untuk meningkatkan integritas pegawai dengan melaporkan setiap bentuk gratifikasi kepada KPK dan Inspektorat BSSN;
        • Program MAS ARIP – Jumat santai kita sharing SPIP untuk membangun awareness tentang resiko dan pengendaliannya;
        • Pemasangan banner himbaun anti korupsi;
        • Penyampaian informasi LHKPN seluruh pegawai BSrE;
        • Menyediakan sarana pengaduan pada website dan media sosial serta fasilitasi whistle blowing system.
      6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

        Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di BSrE secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

        Pada area ini BSrE telah melakukan kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

        • Menyusun standar pelayanan dan penandatanganan maklumat pelayanan;
        • Sertifikasi ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) ;
        • Penyediaan ruang pelayanan yang representatif bagi pengunjung;
        • Fasilitasi pelayanan melalui media daring;
        • Penyediaan sarana pengisian survey kepuasan pengguna untuk memonitor tingkat kepuasan layanan serta untuk menjaring masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui media online;
        • Tersedianya informasi alur pelayanan pada front office;
        • Menyediakan fasilitas food corner melalui self service;
        • Layanan pengaduan dan wistle blowing system yang dapat diakses secara online melalui website, media sosial, dan aplikasi messanger; dan
        • Menjalankan protokol kesehatan bagi tamu yang berkunjung.
    2. Komponen Hasil

      Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

      1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

        Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

        1. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
        2. Presentase penyelesaian TLHP.
      2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

        Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

    3. Inovasi Balai Sertifikasi Elektronik

      Sebagai unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan layanan sertifikasi elektronik, BSrE senantiasa berkomitmen dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada pengguna layanan yang secara langsung bersentuhan dengan layanan BSrE melalui inovasi-inovasi sebagai berikut:

      1. PKS Online, merupakan sebuah terobosan dan solusi yang dikembangkan oleh BSrE untuk melakukan proses perjanjian kerja sama dengan instansi lain ditengah pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan PKS dapat tetap berlangsung tanpa tatap muka;
      2. SIMANTAPS (Sistem Monitoring Pelayanan Sertifikat Elektronik), merupakan sebuah aplikasi layanan online meliputi reservasi permohonan pelayanan, informasi kegiatan layanan harian, informasi progress layanan, survey kepuasan layanan, penunjukkan personil untuk perjalanan dinas yang terintegrasi melalui email personil.
      3. SIPBOS (Sistem Informasi Persuratan Berbasis Operasional Sertifikat Elektronik) merupakan aplikasi tata naskah dinas elektronik dengan fitur pembuatan konsep surat, monitoring surat, disposisi surat, arsip surat digital dan tanda tangan digital surat pada aplikasi sehingga penyelenggaraan administrasi perkantoran menjadi lebih efektif dan efisien;
      4. PANTER (Penandatangan Elektronik), sebuah aplikasi berbasis desktop yang digunakan untuk menandatangani dokumen secara elektronik menggantikan tanda tangan manual;
      5. ESIGN, sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menandatangani dokumen secara elektronik secara efektif dan efisien;
      6. VERYDS (Verifikasi Digital Signature), aplikasi untuk validasi dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik;
      7. BLASTER (Balai Sertifikasi Elektronik Browser), yaitu browser yang terintegrasi sertifikat elektronik BSrE yang dikembangkan oleh tim teknis BSrE;
      8. AKSARA (Aplikasi Keamanan Surel Rahasia), aplikasi kirim terima email yang terintegrasi sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan informasi pada email yang ditransmisikan; dan
      9. Monitoring Center, sebuah fasilitas yang dibuat untuk melakukan monitoring sistem layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik BSrE
      10. GALAKSI (Gerakan Lawan Gratifikasi), yaitu aktivitas untuk menegakkan integritas melalui pelaporan setiap aksi gratifikasi ke Inspektorat BSSN maupun KPK.