Pendahuluan

  1. Latar Belakang

    Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan impian dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu berjalannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). Banyaknya permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut seluruh komponen di pemerintahan untuk berbenah dan memperbaiki tatanan birokrasi yang dianggap masih belum sesuai harapan, seperti masih tingginya tingkat korupsi, serta lambat dan berbelitnya pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu reformasi birokrasi dilakukan untuk mencapai sasaran, di antaranya yaitu agar terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, 1) perijinan dan tata niaga; 2) keuangan negara; dan 3) penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah menyangkut pembangunan Zona Integritas.

    Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

    Pembangunan ZI pada Instansi merupakan bagian dari role model pelaksanaan reformasi birokrasi dalam penegakkan integritas dan pelayanan publik yang berkualitas. Unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi katalisator bagi unit kerja lainnya sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi level Instansi.

    Pada tahun ini, BSrE diusulkan sebagai role model unit kerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan Kepka BSSN nomor 43.3 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Kerja yang diusulkan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2020. Hal ini tentunya menjadi pendorong bagi BSrE dalam mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

    Sebagai unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan layanan sertifikasi elektronik, BSrE senantiasa berkomitmen dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama kepada pengguna layanan yang secara langsung bersentuhan dengan BSrE dalam pemanfaatan sertifikat elektronik melalui Pembangunan Zona Integritas untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

  2. Dasar
    1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
    2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
    3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
    4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
    5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi Badan Siber dan Sandi Negara;
    6. Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 43.3 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Kerja yang diusulkan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2020.
  3. Pengertian Umum
    1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
    2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
    3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
    4. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah, yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
    5. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM; dan
    6. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. TPN terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).