Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Dasar Pembangunan ZI di BSrE:

  1. Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
  2. Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014
  3. Perka Lemsaneg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
  4. Kepka BSSN nomor 43.3 Tahun 2020 tentang Penetapan Unit Kerja yang diusulkan Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2020

6 Area Perubahan

  1. Manajemen Perubahan
    1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
    2. Pembentukan personil Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) TA. 2020 berdasarkan Nota Dinas Nomor 21/BS/PW.01.01/03/2020.

    3. Rencana Kerja Manajemen Perubahan
      • Telah dibuat dokumen rencana kerja pembangunan ZI dan juga telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang dapat dimasukkan sebagai bukti pendukung.
      • Penyusunan rencana pembangungan ZI berpijak pada hasil evaluasi tahap awal terhadap pemenuhan LKE, kemudian disusun tahapan untuk memenuhi komponen pengungkit dan komponen hasil, serta dilaksanakan monitoring evaluasi secara berkala.
    4. Penguatan Komitmen Pimpinan (Pakta Integritas, Penunjukan Personil sebagai Agent Of Change)
    5. Pembuatan Pakta Integritas seluruh pejabat dan pegawai serta penunjukkan personil sebagai agent of change disertai bukti pendukung (seperti SP). Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi Program RB BSrE-BSSN.

    6. Pelaksanaan Sosialisasi Program RB Balai Sertifikasi Elektronik-BSSN
    7. Melakukan percepatan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai untuk mendukung wilayah Zona Integritas, Nir-Pungli, Nir-Gratifikasi, dan Nir-Korupsi. Dengan itu kesuksesan Zona Integritas adalah peran serta seluruh pegawai yang ada.

    8. Sarana Public Campaign yang digunakan (misalnya Website, Channel Youtube, Akun Instagram, Akun Twitter, Papan Pengumuman, Xbanner, Media cetak/elektronik, dsb)
    9. Membuat Xbanner dan Roll Banner terkait Nir-Gratifikasi, Nir-Korupsin dan Nir-Pungli yang ditempatkan di front office kantor, Running Text pada TV front office, stiker no tipping (pungli) dengan berani menunjukkan layanan prima dan GRATIS tanpa pungutan biaya. Pembuatan video di channel youtube, konten campaign di akun social media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dsb.


  2. Target yang diharapkan pada komponen Manajemen Perubahan adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

  3. Penguatan Ketatalaksanaan
    1. Pengembangan/inovasi atas Proses Bisnis yang telah ada dan dilaksanakan di Balai Sertifikasi Elektronik dengan membuat berbagai inovasi aplikasi elektronik dalam rangka efisiensi kinerja.
    2. BSrE telah menerapkan system informasi pelayanan yang mudah diakses yakni Sistem Monitoring Layanan Sertifikat Elektronik (SiMANTAPS) yang berbasis web dan mobile melalui laman https://monitoring-bsre.bssn.go.id. Selain monitoring pada kegiatan pegawai BSrE, juga dilakukan monitoring terhadap progres dari seluruh stakeholders BSrE baik yang sudah kerjasama maupun yang belum kerjasama dengan BSrE. Hal ini sangat membantu BSrE dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan BSrE dalam memberikan layanan ke stakeholder, seperti progres layanan konsultasi, sosialisasi, analisis kebutuhan, integrasi, bimbingan teknis, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga fitur helpdesk yang digunakan untuk mencatat semua aduan teknis dari pengguna dan progres penanganan sehingga dapat termonitor oleh pengguna.

    3. Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
    4. Sebagai langkah mendukung Keterbukaan Informasi Publik, BSrE melalui website yang dapat diakses pada laman https://bsre.bssn.go.id memberikan informasi terkait hal-hal yang perlu dipublikasikan kepada seluruh pengguna seperti dasar peraturan perundang-undangan, standard dan guidelines, maklumat pelayanan sertifikat elektronik, materi sosialisasi sertifikat elektronik, standar operasional prosedur, petunjuk/pedoman, certificate revocation list (CRL), certificate CA, Certificate Policy (CP), Certificate Practice Statement (CPS), dan Manual Mutu BSrE.

    5. Ketersediaan system kearsipan sebagai inovasi Balai Sertifikasi Elektronik.
    6. Membuat inovasi sistem kearsipan berbasis elektronik yakni Sistem Informasi Persuratan Berbasis Operasional Sertifikat Elektronik (SIP-BOS). SIP-BOS merupakan aplikasi berbasis web sehingga dapat diakses melalui device apapun. SIP-BOS dapat melakukan pengonsepan/pembuatan surat hingga proses tanda tangan elektronik oleh pihak yang berotoritas. Adapun manfaat dari aplikasi SIP-BOS adalah membantu mempercepat proses layanan persuratan bagi BSrE, otomasi dalam mengagendakan persuratan, manajemen persuratan yang terintegrasi antar seksi/subbagian, dan arsip digital.

  4. Sumber Daya Manusia
    1. Ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai di BSrE
    2. BSrE setiap tahunnya merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Standard Kompetensi Jabatan (SKJ) yang dibutuhkan oleh BSrE.

    3. Pola Mutasi internal di BSrE dan menegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
    4. BSrE memberlakukan pola mutasi internal dan membuat suatu SOP terkait penilaian kinerja pegawai, penegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan menggunakan aplikasi SiMANTAPS dalam monitoring kinerja pegawai.

    5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
    6. Melakukan kegiatan pelatihan, in house training, transfer knowledge dengan melakukan rapat internal, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi pegawai.

    7. Ketersediaan sistem penilaian kinerja individu (SKP)
    8. Personil BSrE setiap tahunnya melakukan penilaian kinerja individu dalam kurun waktu 1 tahun anggaran.

  5. Penguatan Pengawasan
    1. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) tentang Perubahan Atas Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
    2. Upaya dalam rangka pengendalian gratifikasi dan perlindungan bagi pelapor dari internal pegawai BSrE/BSSN maupun dari eksternal (pengguna) sebagai whistle blower.
    3. Upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Pedoman Kepala BSSN Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di BSSN. Penguatan SPIP di lingkungan unit kerja berupa kanal pengaduan online dalam website dan menerapkan SPIP.
    4. Upaya pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat berupa inovasi atas tata cara pemberian informasi dan penerimaan laporan pengaduaan masyarakat dan tindak lanjutnya. Menerapkan sistem pengaduan masyarakat dan penanganan benturan kepentingan.
  6. Akuntabilitas
    1. Ketersediaan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (LKJ) Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja harus didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) BSrE.
    2. Monitoring dan evaluasi atas laporan kinerja dan realisasi anggaran Melakukan rapat internal maupun melibatkan unit kerja lain dalam menyelesaikan problematika yang ada. Keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
    3. Upaya optimalisasi e-lakip dan e-monev.
  7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
    1. Ketersediaan Layanan Satu Pintu
    2. Percepatan layanan dengan menggunakan aplikasi elektronik BSrE telah menerapkan system ticketing dan reservasi jadwal layanan sertifikat elektronik menggunakan aplikasi SiMANTAPS melalui laman https://monitoring-bsre.bssn.go.id
    3. Tersedianya manual book (tata cara penggunaan) atas layanan yang tersedia sehingga mudah diketahui dan dipahami publik. Telah disusun dan diterapkan manual book dan dokumen standard pelayanan.
    4. Pelaksanaan survey kepuasan pelayanan public dalam setiap kegiatan layanan BSrE Pelaksanaan survey kepuasan penggunan terhadap layanan BSrE secara keseluruhan didasari oleh Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam perhitungan survei kepuasan dilakukan terhadap 13 unsur pelayanan yang dikelompokkan dalam 5 kelompok, yakni
      1. Reliability (Keandalan). Terdiri dari unsur pelaksanaan survei kepuasan pengguna, prosedur, dan persyaratan.
      2. Assurance (Jaminan). Terdiri dari unsur kompetensi pelaksana (pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman), produk spesifikasi jenis pelayanan (hasil pelayanan yang diberikan dan diterima), perilaku pelaksana (sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan), ketersediaan sistem sertifikat elektronik dari BSrE (high availability), dan kualitas aplikasi BSrE.
      3. Emphaty (Empati). Terdiri dari unsur Kemampuan personil BSrE dalam mengetahui dan menjawab kebutuhan pengguna layanan.
      4. Responsiveness (Daya Tanggap). Terdiri dari unsur sarana pengaduan, perilaku pelaksana (daya tanggap petugas dalam memberikan respon/jawaban terhadap suatu layanan/pengaduan).
      5. Tangibles (Bukti Fisik). Terdiri dari unsur ruang layanan BSrE memadai dan lokasi kantor layanan BSrE terjangkau.

  8. Berdasarkan rumus perhitungan nilai SKM diperoleh hasil sebagai berikut :

    • Nilai SKM 84,77
    • Mutu Pelayanan A
    • Tingkat Kepuasan Layanan Sangat Memuaskan.